Perencanaan pembangunan

Penyusunan perencanaan dalam pembangunan di daerah mengacu pada sistem bottom up planing, sehingga usulan dari masyarakat sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan. Salah satu upaya menyusun perencanaan pembangunan tersebut adalah MUSRENBANG ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik yang dilakukan oleh Desa Kecamatan, ataupun tingkat Daerah Kabupaten / kota. Usaha penyusunan perencanaan yang mengacu pada Bottom up Planning tersebut meruypakan suatu hal yang positif, karena mencerminkan bahwa usulan masyarakat berarti keinginan masyarakat dan kebutuhannya sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan pembangunan yang ditolak masyarakat seperti kasus-kasus pembangunan pada masa orde baru.
Pada sisi lain pembangunan bottom up yang sudah dijalankan masih saja kurang efektif didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengapa? hal ini dikarenakan dalam proses musrenbangdes, penyusunan perencanaan belum matang serta tidak didukung oleh data, pengolahan data yang baik, sehingga sesampainya di kecamatan, masih banyak juga perencanaan desa yang ditolak atau dicoret, baik itu berkaitan dana, pertimbangan peringkat urgensi, dana, sertta kepentingan kepentingan lain.
Setelah melalui proses musrencam, maka diarahkan pada musrenbangda sehingga tentunya terjadi pengurangan-pengurangan kegitan dari desa , kecamatan, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Hal inilah yang sering menjadikan kesimpangsiuran informasi, tentang musyawarah pembanngunan daerah, apakah sudah memenuhi alur perencanaan sebenarnya? yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ataukah seledar memberikan angin sejuk kepada masyarakat untuk menyusun program pembangunan tetapi kenyataannya didalam pentyusunan kegiatan pembangunan tetap ditentukan dari atas?
Pada prinsipnya perencanaan pembangunan yang disusun oleh desa kadang belum matang karena sumberdaya masyarakat yang tidak tahun harus berbuat apa untuk membanguan daerahnya. Disinilah peran petugas pemda yang ditempatkan di desa sangat mempengaruhi kualitas penyususnan perencanaan tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas kemungkinan sisten managemen strategis yang mengakomodasi kelemahan didalam penyusunan rencana pembangunan pedesaan tersebut.