Perlu Dirumuskan Bentuk Kemitraan Yang Ideal Dalam Upaya Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Plasma PIR dan Kebun Rakyat di Indonesia
PostDateIcon Tuesday, 18 May 2010 16:55 | PDF Print E-mail
PEKANBARU-Menteri Pertanian mengharapkan agar seminar nasional peremajaan kelapa sawit PIR dan kebun Rakyat yang berlangsung selama 2 (dua) hari, (17-18/5/10) di Pekanbaru dapat merumuskan bentuk kemitraan yang ideal sehingga dapat diwujudkan harmonisasi pengembangan usaha dan industry kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Demikian harapan Menteri Pertanian, yang diwakili oleh Dirjen Perkebunan ketika membuka seminar nasional peremajaan kelapa sawit plasma PIR dan Rakyat di Pekanbarau,Senin (17/5).
Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa masalah peremajaan kelapa sawit rakyat perlu dibahas dan didalami berbagai persoalannya dalam seminar ini. Hal ini sangat strategis karena sebagian besar kebun kelapa sawit plasma yang dibangun pada periode awal tahun 1980an sebagian besar sudah memasuki umur peremajaan. Aspek yang perlu didalami antara lain pilihan teknologi, skim pembiayaan, dan bentuk kemitraan serta keberlanjutan pengembangan industri ke depan.
Bagi bangsa Indonesia, kelapa sawit bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa Negara dan kekuatan ekonomi nasional, tapi juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pengembangan daerah. Lebih dari itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola PIR, selain melibatkan jutaan rakyat, juga telah mengantarkan tumbuhnya budaya petani modern Indonesia yaitu petani yang sadar disiplin, kualitas dan kuantitas, serta memahami pasar global.
Perkebunan kelapa sawit yang pada tahun 1979 seluas 250 ribu ha dan seluruhnya merupakan perkebunan besar, kemudian tahun 2009 telah meningkat menjadi 7,5 juta ha. Dari luas tersebut sekitar 3 juta ha merupakan perkebunan rakyat atau (sekitar 40%). Di Riau luas areal kelapa sawit sekitar 1,7 juta ha atau 22,7% dari total luas areal. Sedangkan luas kebun rakyat di Riau 865 ribu ha.
Pendekatan peremajaan seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar, sulit dan kecil kemungkinan untuk diterapkan pada perkebunan rakyat, yang kepemilikan lahannya rata-rata 2 ha, karena pada perkebunan besar sudah dibuat secara terencana dan mempunyai dukungan pembiayan dan teknologi yang memadai.
Masalah peremajaan pada perkebunan rakyat (plasma dan swadaya) perlu dicarikan pola dan teknologi yang cock dengan kondisi social ekonomi pfasilitas pembiayaan dengan bunga murah dan masalah avails oleh perusahaan inti/mitra dapat dipecahkan, masalahnya menjadi tetap tidak menarik karena secara total kehilangan sumber pendapatan dalam jangka waktu 4 tahun karena secara total kehilangan sumber pendapatan.
Terkait dengan pilihan paket teknologi alternative yang dipandang perlu dikaji lebih mendalam dalam rangka menghindari terjadinya kehilangan sumber pendapatan adalah paket teknologi alternative dengan mengganti tanaman penutup tanah (cover crops) dengan pengembangan tanaman pangan (jagung/kedalai). Sementara itu, masalah pembiayaan untuk peremajaan perlu digali untuk dimanfaatkan seperti kredit program revitalisasi perkebunan (suku bunga 7% selama 5 tahun), dana program IDAPERTABUN, dana masyarakat sendiri, dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana pemerintah/APBD.
Melihat berbagai masalah yang terkait dengan peremajaan tersebut, diharapkan seminar yang diikuti sekitar 400 peserta mulai dari petani plasma, pelaku usaha, pejabat instansi terkait, anggota PERAGI, mahasiswa dan LSM dapat merumuskan dan merangkumnya sehingga rumusan ini dapat ditindak lanjuti baik sebagai bahan penyusunan kebijakn bagi pemerintah maupun sebagai usulan kepada pihak perbankan dan perusahaan inti dalam rangka mewujudkan pengembangan kelapa sawit yang harmonis dan berkelanjutan. (e&p-djbun)
Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Jarak Pagar dan
Nyamplung, 6-7 Mei di Hotel Clarion Makasar, Sulawesi Selatan
Makasar- Peran dan keterlibatan dari stake holder di dalam pengembangan Bahan Bakar
Nabati yang salah satunya berbasis jarak pagar dan nyamplung merupakan suatu
keniscayaan yang harus di pahami bersama dalam upaya melaksanakan dan
mensukseskan program pemerintah di dalam mencukupi konsumsi energi nasional pada
tahun 2025 yaitu lebih dari 5% (Perpres Nomor 5 tahun 2006). Melalui program Desa
Mandiri Energi (DME) yang di koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (Kemenko), pelaksanaannya telah mendapat perhatian dan dukungan dari
pemerintah pusat (Kemenko, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDT, Kementerian
Pertanian, Kementerian ESDM, BPPT, Kementerian kehutanan) pemerintah daerah (baik
propinsi maupun kabupaten) dan juga dukungan dari praktisi/stakeholder yang selama ini
telah banyak berkiprah dalam produksi Bahan Bakar Nabati (produsen biodiesel dan
bioethanol). Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan DME berbasis jarak pagar dan
nyamplung di daerah, maka telah diadakan pertemuan Rapat Koordinasi DME yang
dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 Mei di Hotel Clarion Makasar – Sulawesi Selatan yang
bertujuan untuk mengevaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan DME berbasis jarak pagar dan
nyamplung.
Didalam pengembangan BBN Jarak Pagar, sejak tahun 2006 sampai dengan 2009,
Kementerian Pertanian telah membangun di 24 propinsi, yaitu; 279 ha kebun bibit, 108 ha
pemeliharaan tahap I dan 276 ha pemeliharaan tahap II, 6.821 ha DME dan 1.279 ha Non-
DME, 33 UPH, serta telah membagikan 1.339 kompor jarak pagar dan 14 paket
pembangunan penguatan kelembagaan. Adapun rincian lokasi seperti pada tabel berikut :
2
Sementara itu Kementerian Dalam Negeri juga telah membangun 14 lokasi DME berbasis
Jarak Pagar, dan 7 lokasi DME dibangun oleh Kementerian Negara PDT. Sedangkan
Kementerian Kehutanan, pada tahun 2009 telah memulai pembangunan DME berbasis
Nyamplung di 2 lokasi yaitu Purworejo (Jateng) dan Banyuwangi.
Untuk tahun 2010, Kementerian Pertanian telah sedang melakukan penguatan DME pada
41 kabupaten yang mencakup 24 propinsi. Sedangkan Kementerian Kehutanan telah
melakukan dukungan politis dengan melalui ; (1) Memasukkan riset tentang BBN dalam
Rencana Penelitian Integratif (RPI) HHBK energi pada Renstra Badan Litbang Kehutanan
2010-2014; (2) Menjadikan riset tentang BBN berbasis Hutan Tanaman Nyamplung sebagai
Riset Unggulan ; (3) Melakukan sosialisasi melalui SEMINAR NASIONAL ; (4) Seminar
NYAMPLUNG SEBAGAI SUMBER ENERGI YANG POTENSIAL, di Manggala Wanabakti
Jakarta 23 September 2008.
Rekapitulasi lokasi DME berbasis BBN, sampai dengan tahun 2009 baru tercapai sekitar
237 lokasi di seluruh Indonesia. Dimana didalam implementasinya serta pengembangannya
masih dihadapkan pada banyak kendala, baik dari segi penyediaan energy, pengelolaan
maupun pemanfaatannya.
Dari diskusi kelompok dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
A. Kelembagaan Desa Mandiri Energi
1) Pada dasarnya kelembagaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu pusat - daerah.
Kelembagaan di pusat bersifat hierarkis vertical, dan kelembagaan pada tingkat
masyarakat yang bersifat horizontal.
2) Secara formal, kelembagaan DME tetap dibawah koordinasi Kemenko
Perekonomian
3) Bahan acuan untuk penyusunan kelembagaan, diantaranya ; Kawat Depdagri
tentang Tim Energi pada tiap Propinsi, Formulasi Kelembagaan DME pada RPJM
2014-3000 Depdagri, Kebijakan Renstra 2010, Pokja Energi.
4) Perlunya pembekalan tentang DME terhadap anggota DPR dan DPRD, agar
mendapat dukungan lebih tinggi didalam penyusunan program dan kegiatan,
terutama pada tingkat Pemda.
B. Budidaya Tanaman Bahan Bakar Nabati
1) Pemerintah harus memfasilitasi pembangunan pusat perbenihan pada sentra-sentra
wilayah potensial pengembangan DME oleh Pemerintah untuk dapat melayani
kebutuhan benih unggul dengan produktivitas tinggi, yang cocok dengan wilayah
setempat dengan harga memadai. Kementerian Kehutanan mensinergikan upaya ini
melalui jalur pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam program kementerian.
Integrasi program nasional ke dalam program kementerian yang terkait diperlukan
untuk mempercepat kemajuan pengembangan BBN.
2) Informasi yang berkaitan dengan kesesuaian agroklimat dan jenis yang
dikembangkan untuk BBN dan informasi lainnya seperti referensi pemeliharaan
tanaman perlu disampaikan kepada stakeholder dan pelaku usaha untuk mencegah
kegagalan.
3) Patut diwaspadai dan dicegah potensi tanaman jarak yang telah dikembangkan
menjadi tanaman invasive (terjadi di Selayar) yang berkembang menjadi tanaman
yang sangat tidak produktif dan sulit dimusnahkan, yang mengecewakan para
pengembang atau petani.
4) Secara simultan pembangunan BBN dilakukan antara pengembangan skala demplot
DME dan skala komersial baik untuk Jarak ataupun Nyamplung. Diharapkan skala
3
komersil akan merupakan leverage bagi pengembangan skala demplot. Dalam
pengembangan BBN berbasis Nyamplung terdapat 2 (dua) scheme pengembangan
yang dapat ditawarkan dalam program kementerian Kehutanan yakni : Pola Hutan
Tanaman Industri (HTI) dan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
5) Dalam pengembangan skala demplot ataupun komersil tidak terhindarkan
keterlibatan masyarakat. Dalam kaitan dengan perlu adanya cash inflow bagi
masyarakat yang tidak dapat ditunda terlalu lama bagi keperluan subsistence-nya,
maka pola tanaman campuran dan agroforestry dengan jenis-jenis tanaman produktif
semusim menjadi suatu pertimbangan wajib untuk diterapkan dengan tujuan
keamanan, pemeliharaan tanaman dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6) Sehubungan dengan pentingnya peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam
budidaya, maka format konvensional dalam pengembangan perlu ditinjau ulang dan
tindakan progresif harus dilakukan, misalnya jarak tanam yang lebih rapat dalam
budidaya; pengembangan tanaman transgenik sudah banyak dilakukan banyak
negara patut menjadi kebijakan dan langkah pengembangan BBN ini.
7) Mengingat beragamnya potensi jenis tanaman perkebunan dan kehutanan, maka
Pemerintah harus mendorong program-program Nasional dalam penelitian jenis-jenis
alternatif yang dapat dikembangkan secara potensial dalam pengembangan BBN,
yang melibatkan institusi pemerintah secara sinergi dengan dikomandoi oleh salah
satu institusi yang ditunjuk pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden.
8) Mengingat pengembangan BBN merupakan inisiasi program Nasional (infant
industry), maka pengembang, pelaku usaha yang berjuang dalam pengembangan
BBN ini patut untuk mendapatkan insentif finansial bagi pe-massal-an skala
pengembangan untuk menuju keekonomian yan layak, efisiensi dan produktivitas
tinggi. Insentif dapat berupa subsidi, yang pola/mekanismemenya harus mudah dan
jelas tanpa adanya birokrasi yang rumit.
C. Pemanfaatan
1) BBN merupakan energi alternatif jangka panjang
2) Perlu disusun program dengan penjadwalan yang jelas/terukur. DME adalah
program penyediaan dan pemanfaatan energi untuk pedesaan (dipakai sendiri)
3) Belum berkembangnya pasar termasuk tata niaga. Harga tidak perlu tinggi, asal ada
untungnya dan terjamin.
4) Diminta Pemerintah menuntaskan program DME-BBN dari awal sisi budidaya
sampai dengan pasar. Dikembangkan DME terpadu, baik dalam aspek
pengembangan maupun jenis energi
5) Pemanfaatan produk sesuai dengan keperluan dengan tujuan efisiensi, teknologi
sederhana, misalnya kompor biji, daripada kompor minyak yang memanfaatkan biji
jarak secara langsung. Juga sekaligus dengan kegiatan produktif untuk
meningkatkan keekonomian.
6) Teknologi kompor minyak jarak pagar perlu disempurnakan, terutama untuk sumbu.
Perlu dikaji kalau perlu distandarisasi sebelum diterapkan ke masyarakat.
7) Pemanfaatan BBN untuk alat pertanian, misalnya traktor dan kendaraan angkutan
hasil pertanian
8) Perlu dilakukan evaluasi terhadap program bantuan peralatan pengolah BBN.
Umumnya peralatan diserahkan kepada daerah miskin, padahal diperlukan modal
dan pendampingan.
4
9) Usulan untuk merubah pola bantuan, dari bantuan peralatan menjadi bantuan
(subsidi) harga untuk pembelian produk. Tugas/kewenangan siapa? Pusat atau
Pemda.
SARAN TINDAK LANJUT :
1. Pemerintah terus berupaya untuk mencari pasar untuk menampung hasil panen dari
tanaman BBN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemerintah disarankan beli
dulu sebelum ada sektor swasta. (Info: mandatory BBN dan kapasitas BBN skala
komersial yang sudah dapat menjadi pembeli)
2. Perlu terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas; budi daya yang baik
3. Perlu disusun pembagian tugas dan kewenangan serta kewajiban antara Pemerintah
dengan Pemda (Propinsi dan Kab/Kota) (Menko to do follow up actions).
4. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menjalankan/menyambungkan sisi hulu
sampai hilir. yang utama adalah adanya pihak yang bersedia membeli bahan baku.
5. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menjalankan/menyambungkan sisi hulu
sampai hilir. yang utama adalah adanya pihak yang bersedia membeli bahan baku.
6. Apakah tidak sebaiknya dikembangkan demplot DME yang lengkap sebagai
percontohan! Bentuk klaster.
7. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan
Sumber ditjenbun.2010
